CPNS 2021: Ini Rangkuman Lengkap Pertanyaan Menyangkut UUD 1945 yang Sering Keluar Setiap SKD CPNS
Ya, UUD 1945 adalah materi yang pasti keluar di TWK SKD CPNS setiap tahunnya.
Sehingga tahun 2021, materi UUD 1945 juga sudah pasti keluar.
Nah, inilah rangkuman lengkap pertanyaan soal CPNS menyangkut UUD 1945 yang sering keluar.
1. Anggota MPR terdiri dari siapa saja?
Jawaban:
Anggota DPR dan Anggota DPD.
2. Siapa yang berhak memberhentikan Presiden?
Jawaban :
MPR atas usul DPR setelah DPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.
3. Berapa anggota yang harus mendukung untuk pengajuan permintaan DPR ke Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian Presiden dan atau wakil presiden?
Sekurang-kurangnya ada 2/3 dukungan dari anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.
4. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan, atau mengundurkan diri dalam masa jabatannya, siapa yang akan menggantikan tugas-tugasnya?
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan.
5. Dalam hal menyatakan perang dan membuat perdamaian maupun perjanjian dengan negara lain, Presiden harus mendapatkan ijin dari siapa?
DPR.
6. Dalam hal pengangkatan duta dan konsul, presiden harus mempertimbangkan pertimbangan dari siapa?
7. Pertimbangan dari lembaga tinggi mana yang harus diperhatikan oleh Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitas?
Mahkamah Agung.
8. Dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, presiden harus mempertimbangkan pendapat dari?
9. Apa saja hak-hak DPR RI?
Hak angket, hak imunitas, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, dan hak menyampaikan usul?
10. Apa itu hak angket DPR RI?
Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
11. Apa itu hak interpelasi DPR?
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
12. Apa itu hak menyatakan pendapat DPR?
Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, maupun di kancah internasional.
13. Apa itu hak imunitas DPR?
Hak yang dimiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan DPR.
14. Bagian mana dari UUD 1945 yang tidak dapat diubah?
Pembukaan dan bentuk negara.
Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena mengandung dasar- dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945. pembukaan UUD 1945 mengandung staatidee berdirinya NKRI, tujuan negara serta dasar negara yang harus tetap di pertahankan.
15. Apa saja wewenang mahkamah agung?
Mengadili perkara di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadapundang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
16. Apa saja wewenang Mahkamah Konstitusi?
- Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar,
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,
- Memutus pembubaran partai politik,
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar.
17. Berapa jumlah Hakim Konstitusi dan siapa saja yang berhak mengajukan hakim konstitusi?
Jumlah hakim konstitusi ada 9 hakim.
Pihak yang berhak mengajukan hakim konstitusi adalah tiga calon dari presiden, tiga calon dari DPR, dan tiga calon dari mahkamah agung.
18. Siapa saja yang termasuk di dalam sistem pertahanan rakyat semesta?
TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
19. Berapa besar anggaran pendidikan yang harus disisihkan oleh negara dari APBN?
20 persen dari APBN.